Pemasok Alat Peraga Pendidikan Tidak Penuhi Spesifikasi Minimal, Sebabkan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Surabaya Rp. 10 Milyar Jadi Batal

Perusahaan Yang Kirim Alat Peraga Pendidikan Dari Produsen Peraga PoriMedia Di-Putus Kontrak & Di-Blacklist, Karena Kirim Barang yang Tidak Penuhi Spesifikasi Minimal

Pemerintah kota (pemkot)  Surabaya tampaknya  tidak mau main2 dalam menggunakan anggaran pembangunan. Mereka sangat cermat & tegas dalam melaksanakan proyek pembangunan yang dilaksanakan, agar sesuai dengan spesifikasi & mutu yang ditentukan. Tujuannya agar pemanfaatan dana pembangunan tidak menghasilkan sesuatu yang mubazir/sia2

Maka perusahaan2 yang berpartisipasi pada program pembangunan di Surabaya dituntut profesional, tidak mengurangi kualitas & kuantitas pekerjaan sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baik & bermanfaat bagi proses pembangunan Surabaya.

Sikap cermat, tegas & taat pada aturan hukum dari pemkot Surabaya ini, membuat perusahaan2 yang melaksanakan pekerjaan dengan tidak serius, tidak profesional & yang dalam melaksanakan pekerjaan cenderung bisa menjurus atau menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi, punglli dll, akhirnya merasakan akibatnya.

Sebagaimana diberitakan Harian Jawa Pos, beberapa hari berturut2 dalam bulan Januari 2014, dimana pada bulan Desember 2013 saja, sekitar 50 perusahaan yang melaksanakan pekerjaan pembangunan & perbaikan jalan, gedung, sekolah dll diputus kontrak, dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) &  jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak dicairkan disetorkan masuk kas negara.

Salah satu akibatnya, program peningkatan mutu pendidikan juga terkena imbasnya. Dimana yang cukup besar adalah program peningkatan mutu pendidikan berupa pengadaan alat peraga pendidikan yang harusnya diikirim ke sekolah2 di Surabaya & bisa dipakai untuk sarana pembelajaran siswa menjadi batal.

Karena perusahaan yang melaksanakan pekerjaan penyediaan alat peraga  pendidikan ini yakni CV Kubang Syari Jaya yang melaksanakan paket pekerjaan Rp. 5,8 M dan CV Robar Bersama yang melaksanakan paket pekerjaan Rp. 5,5 M, ternyata setelah diperiksa ditemukan bahwa alat peraga pendidikan yang dikirim ke sekolah2 untuk memenuhi paket pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan, ternyata tidak memenuhi spesifikasi (jumlah & Kualitas) minimal, yang ditentukan oleh kementrian pendidikan nasional & dokumen pengadaan.

Meski sudah diberi waktu & kesempatan yang cukup lama untuk mengganti barang2 yang tidak sesuai dengan spesifikasi minimal itu dengan barang yang sesuai spesifikasi & ketentuan. Ternyata perusahaan2 tersebut sampai batas waktunya tidak bisa memenuhi, karena produsen peraga pendidikan yang mensuplai barang pada mereka patut diduga memang menyediakan barang yang spesifikasinya (jumlah & kualitas) dibawah spesifikasi minimal yang ditetapkan. Akibatnya perusahaan2 itu diputus kontrak dan dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) sampai tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam daftar hitam LPSE surabaya https://lpse.surabaya.go.id/eproc/app?service=page/Home dan uang jaminan pelaksanaannya dicairkan untuk disetor ke kas negara.

CV Kubang Syari Jaya & CV Robar Bersama, sebagaimana diketahui dari proses pengadaan di Surabaya ini membawa produk peraga pendidikan dari produsen CV Pori Media yang beralamat di Jl. Pori Raya no.2, Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta.

Dengan sikap cermat & tegas dari pemkot Surabaya dalam melaksanakan program pembangunan ini, diharapkan memang bisa memberi pelajaran pada semua pihak, agar dalam melaksanakan pekerjaan bisa melakukannya dengan profesional, sehingga hasilnya tidak mubazir & benar2 bisa membawa manfaat bagi masyarakat.

Demikian juga hal ini bisa memberi inspirasi bagi jajaran pemerintah daerah yang lain di seluruh Indonesia, agar juga berlaku cermat, sehingga jika pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan pelaksana pekerjaan yang dibiayai oleh uang negara yang memang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan, pemerintah daerah bisa bertindak tegas & tidak mentolerir adanya hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan bestek atau spesifikasi minimal yang ditetapkan. Karena mentolerir pekerjaan yang menyalahi ketentuan & prosedur, biasanya berkecenderungan terhadap hadirnya dugaan tindak pidana korupsi, pungli, suap dll yang bisa menimbulkan kerugian uang negara, dan hasilnya seringkali mubazir sehingga uang negara akhirnya terkesan digunakan secara sia2.