Bupati Tantri: Dana Posyandu Termasuk ADD, Kades Harus Maksimalkan Dana Posyandu

Senin 10/02/14. 13:00 Wib
Reporter : Dicko

Dringu – Berlangsungnya rapat koordinasi operasional Posyandu 2014 di pendopo Kabupaten Probolinggo, Bupati Probolinggo Hj.P.Tantriana Sari,SE menekankan kepada Dinas terkait untuk kepeduliannya terhadap kepentingan masyarakat dalam bentuk kesehatan dengan jalannya operasional Posyandu dilingkunagn Kabupaten Probolinggo.

 

Karena angka IPM (Indek Pembangunan Manusia) di Kabupaten dinilai sangat rendah, Bupati menekankan kepada seluruh kepala Desa, bahwa  dana Posyandu yang termasuk ADD itu harus dipisahkan, karena sejak dulu sampai sekarang apa yang dicita-citakan tentang berkembang operasional Posyandu masih belum terwujud, terbukti  dari nilai IPM tersebut yang hanya mencapai 64,36 nomor dua dari bawah setelah Kabupaten Sampang, sedangkan Provinsi Jawa Timur sudah mencapai 72,83 atau selisih 8,47 poin.

 

Bupati Tantri menyebutkan, UU Desa menetapkan ADD 10 persen total dari APBN, rata-rata Desa itu manakala dijalankan secara minimal. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dana untuk Posyandu harus dipisah walaupun termasuk dana ADD (Alokasi Dana Desa),” setiap Desa mendapat 1,4 M, untuk operasional Posyandu harus mempunyai bagian 15 persen dari 70 persen dan anggaran pemberdayaan sekitar 100 juta per tahun,” tandas  Bupati Tantri Senin 10/02/14.

 

Untuk itu, Bupati Tantri meminta merefilitasi Posyandu, sehingga jalannya Posyandu di Kabupaten Probolinggo berjaya kembali. Bahkan untuk sekarang, lanjut Bupati Tantri, intinya kepada Bapemas, Dinas kesehatan, Camat dan Kades itu sendiri, harus membuat jalan keluar untuk memaksimalkan operasi dan pelayanan Posyandu dipedesaan.

 

“Saya berkomitmen seperti ini, agar supaya angka IPM di Kabupaten Probolinggo ini mempunyai angka yang tinggi. Saya minta kepada Dinas terkait untuk selalu memberikan laporannya, dan saya akan terus memantau program ini,” tambah Bupati Tantri.(Dc)