KPP Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Korupsi KPU Jatim

Karena Ada Dugaan Pembiayaan Ganda Yang Berpotensi Merugikan Negara

Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim, sebuah lembaga negara di tingkat propinsi Jatim, yang bertugas memantau & mendorong instansi pemerintah di Jatim dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, meminta polisi dalam hal ini Polda Jatim untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di KPU Jatim.

Ketua KPP Jatim, Hardly Stefano Pariela menyatakan, terkait penyelidikan Polisi terhadap KPU Jatim masalah pencetakan DPT pilgub 2013, dimana berdasarkan laporan masyarakat ditemukan adanya kejanggalan dengan dikeluarkannya surat KPU Jatim yang meminta KPU Kota / Kabupaten untuk melakukan pencetakan, Komisi Pelayanan Publik (KPP) meminta agar penyelidikan ini dapat dituntaskan.

Kejanggalan terkait pencetakan DPT ini sebenarnya sudah mulai terlihat sejak awal penunjukan rekanan, dimana pada saat itu KPP telah merespon pengaduan dari masyarakat dengan melakukan sidak ke perusahaan yang ditunjuk untuk melihat kesiapan peralatan dan operator untuk mengerjakan pencetakan DPT tersebut, namun sidak tersebut ditolak oleh rekanan. KPP juga sudah mengingatkan KPU Jawa Timur untuk melakukan recheck atau mencek kembali kesiapan rekanan mengingat keterbatasan waktu dalam proses pencetakan dan distribusi DPT.

Terkait dengan adanya temuan surat KPU Jatim yang meminta KPU Kota/Kabupaten untuk mencetak DPT, paling tidak ada dua hal yang harus diselidiki oleh Polda Jatim. Yang pertama, patut diduga bahwa rekanan yang ditunjuk telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan spesifikasi pekerjaan sebagaimana dokumen pengadaan.

Hal kedua yang perlu diselidiki adalah darimana sumber pembiayaan untuk pencetakan DPT yang dilakukan oleh KPU kota/kabupaten, patut diduga telah terjadi double costing atau pembiayaan ganda. Kedua permasalahan tersebut saling terkait dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Untuk dapat mengurai dan mengidentifikasi permasalahan pencetakan DPT pilgub ini, menurut KPP selain memeriksa KPU Jatim pihak kepolisian diharapkan juga dapat meminta keterangan dari rekanan yang ditunjuk untuk pengerjaan pencetakan DPT tersebut, dan meminta keterangan dari KPU kota/kabupaten se Jatim.

written by :Jaringan AntiKorups