60-an Sekolah Swasta Tak Penuhi Standar

PROBOLINGGO - Kondisi sebagian besar sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) swasta di Kabupaten Probolinggo dinilai memprihatinkan. Soalnya dari 63 SLTA swasta, hanya 1-2 sekolah yang memenuhi syarat pendirian sebuah sekolah.
          
Fakta tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kabupaten Probolinggo, Asyari. “Bisa dikatakan, hampir semua SLTA swasta tidak memenuhi syarat berdirinya lembaga pendidikan. Yang memenuhi satu-dua sekolah saja,” ujar Asyari, Minggu (18/11) pagi tadi.

Kabid Pendidikan Menengah pada Dispendik, Hasin yang mendampingi Asyari menambahkan, di Kabupaten Probolinggo terdapat 63 SLTA swasta. Terdiri atas, 33 sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA) serta 30 sekolah menengah kejuruan (SMK) “Dilihat dari syarat pendirian sekolah menyangkut ketersediaan lahan, tenaga pendidik, dan jumlah murid, sebagian besar SLTA swasta masih memprihatinkan,” ujar Hasin.

Dikatakan syarat pendirian sekolah misalnya, minimal tersedia lahan 2 hektare (Ha). Hanya 1-2 sekolah yang lahannya memenuhi syarat, sementara sebagian besar berdiri di lahan sempit. Keterbatasan lahan membuat sekolah itu sulit dikembangkan dari segi sarana-prasarana (sarpras)-nya. Sekolah tidak bisa lagi memperluas gedung sekolahnya.  “Laboratorium pembelajaran siswa juga tidak akan bisa disediakan karena keterbatasan lahan,” ujar Hasin. Padahal keberadaan laboratorium itu menjadi penunjang keberhasilan siswa.

Tenaga pendidik (guru) di sekolah-sekolah swasta tidak memenuhi standar kompetensi sebagai guru. “Mayoritas guru berlatar belakang sarjana agama (SAg),” ujarnya. Akibatnya, banyak guru tidak menguasai materi. Para guru di SLTA swasta mengajar hanya berdasarkan buku teks semata. ”Mereka kesulitan mengembangkan materi pelajaran lebih luas,” ujar Hasin.

Kendala lain yang dihadapi SLTA swasta, kata Hasin, minimnya jumlah murid. ”Sesuai standar pelayanan minimum (SPM), sekolah minimal harus memiliki 20 murid. Kenyatannnya, banyak SLTA swasta memiliki murid kurang dari 20 orang,” ujarnya.

Sekolah yang muridnya di bawah 20 orang berdampak pada minimnya bantuan operasional sekolah (BOS) yang diterimanya. Soalnya, besaran BOS diukur dari jumlah siswa yang bersekolah di SLTA swasta tersebut. Pihak sekolah pun sering kelimpungan karena kesulitan menanggung biaya operasionalnya.

Meskipun kondisi sebagian besar dari 63 SLTA swasta memprihatinkan, Dispendik menilai, keberadaannya membantu pemerintah daerah dalam bidang pendidikan. ”Sekolah-sekolah swasta itu ikut mencerdaskan anak bangsa. Anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah negeri pun masih bisa masuk sekolah swasta,” ujar Hasin.

Dispendik berusaha membina 63 SLTA swasta yang telanjur berdiri agar setidaknya bisa mendekati sekolah-sekolah negeri. ”Ke depan, kami juga akan lebih selektif dalam mengizinkan pendirian sekolah swasta baru,” ujar Hasin.

Salah seorang kepala SLTA swasta di Kabupaten Probolinggo berharap, Dispendik segera membenahi sekolah swasta. ”Kalau memang sekolah swasta dinilai memprihatinkan, tolong kami dibantu sarana-prasarana, juga menugaskan guru-guru negeri di sekolah swasta,” ujarnya.

Kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya itu juga mengritisi keberadaan sekolah negeri. ”Kalau mau jujur, jangankan sekolah swasta, sekolah negeri pun sebenarnya banyak yang belum memenuhi standar pelayanan minimum (SPM),” ujarnya. isa

Kondisi Sekolah            
-Luas lahan tak sampai 2 ha
-Mayoritas guru berlatar belakang sarjana agama
-Jumlah murid di bawah 20 orang

sumber http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=ce9e8dc8a961356d7624f1f463edafb5&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc