PROBOLINGGO - Pembangunan kantor Pemkab Probolinggo yang baru di Kraksaan sudah menelan dana sekitar Rp 45,3 miliar. Untuk menuntaskan gedung baru di selatan alun-alun itu diperlukan tambahan dana lagi sekitar Rp 84 miliar.
”Tambahan dana Rp 84 miliar itu dihitung berdasarkan asumsi harga pada 2013, jika digitung pada 2014 bisa membengkak,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya, Prijono, Kamis (7/2) pagi tadi.
Prijono memerinci, dana Rp 45,3 miliar digunakan untuk pembangunan dua bangunan sayap dan site development. Sementara tambahan dana Rp 84 miliar diperuntukkan pembangunan gedung utama dan belakang.
Ditanya kapan gedung utama dan belakang itu dibangun, Prijono mengatakan, yang belum bisa dilaksanakan tahun 2013 ini. ”Soalnya dananya belum tersedia tahun ini,” ujarnya.
Yang jelas, Pemkab Probolinggo kesulitan mendanai sendiri pembangunan gedung utama dan belakang itu. ”Karena sulit berharap dana dari APBD, ya kami berharap kucuran dana dari APBD Propinsi Jatim dan APBN,” ujarnya.
Pemkab pun sudah mengajukan permohonan anggaran itu ke propinsi dan pusat. Pembangunan gedung utama dan belakang pun bakal dilakukan dengan tahun jamak (multiyears). ”Setiap kali dana cair dari propinsi atau pusat, pengerjaan bangunan digelar,” ujarnya.
Berdasarkan pengamatan, pembangunan kantor Pemkab Probolinggo di Kraksaan dengan dana Rp 45,3 miliar sudah memasuki tahap akhir (finishing). Pembangunan gedung sayap timur (east wing) dan sayap barat (west wing) dijadwalkan selesai pada 20 Februari 2013 mendatang.
”Pekerjaan selanjutnya adalah pengerjaan site development yang diperkirakan selesai pertengahan 2013 mendatang,” ujar Prijono.
Pembangunan gedung sayap timur dan sayap barat, yang dikerjakan PT IDEE Murni Pratama sempat molor. Rekanan diberi waktu delapan bulan yakni, 20 April-31 Desember 2012 untuk menyelesaikan proyeknya.
”Karena molor, rekanan mengajukan addendum (perubahan klausul proyek, Red.),” ujar Prijono. Dikatakan molornya penyelesaian proyek itu bukan kesalahan rekanan.
Prijono menjelaskan latar belakang molornya proyek. Awalnya, lokasi proyek berupa sejumlah fasilitas publik yakni, Mapolsek Kraksaan, TK Bhayangkari, Puskesmas Kraksaan, hingga pusat pertokoan.
Dikatakan tukar-guling aset milik Polri sudah lama disetujui Kapolri. Namun secara teknis ternyata pelepasan aset itu masih berlarut-larut. “Hal ini yang menyebabkan penyelesaian proyek molor dari jadwal,” ujarnya.
Kraksaan Ibukota
Pembangunan kantor Pemkab Probolinggo di Kraksaan terkait dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kraksaan sebagai ibukota Kabupaten Probolinggo akhirnya ditandatangani presiden, Januari 2010 silam. “Kalau gagasan menjadikan Kraksaan sebagai ibukota Kabupaten Probolinggo muncul sejak saya menjadi Ketua DPRD pada tahun 2000 lalu,” ujar Bupati Hasan Aminuddin.
Kraksaan Ibukota
Pembangunan kantor Pemkab Probolinggo di Kraksaan terkait dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kraksaan sebagai ibukota Kabupaten Probolinggo akhirnya ditandatangani presiden, Januari 2010 silam. “Kalau gagasan menjadikan Kraksaan sebagai ibukota Kabupaten Probolinggo muncul sejak saya menjadi Ketua DPRD pada tahun 2000 lalu,” ujar Bupati Hasan Aminuddin.
Sebelum kantor pemkab dibangun, sejumlah instansi vertikal sudah bercokol di Kraksaan di antaranya, Kejaksaan Negeri (Kejari), Pengadilan Negeri (PN). Belakangan, Polres Probolinggo dan gedung DPRD juga boyongan ke Kraksaan.
Beberapa kantor Satker juga sudah berdiri di Kraksaan seperti Dinas PU Pengairan dan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Beberapa Satker kemudian boyongan ke Kraksaan di antaranya Satpol PP, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.
Disinggung pemanfaatan eks-kantor pemkab di Kecamatan Dringu jika kelak boyonga ke Kraksaan, bupati mengatakan, bakal digunakan untuk perguruan tinggi negeri. “Eks-pemkab di Dring bakal dimanfaatkan untuk perguruan tinggi negeri. Namanya bahkan sudah ada, ‘Prabulinggih’,” ujar bupati. isa
sumber :surabayapost.com
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !