Proyek Kantor Pemkab Rp 37 Miliar Molor

 

PROBOLINGGO - Penyelesaian proyek kantor Pemkab Probolinggo di Kraksaan, dipastikan molor dari jadwal. Molornya proyek kantor baru itu terkait penguasaan sejumlah aset yang menjadi lokasi proyek senilai Rp 37,3 miliar itu.

“Merasa progress-nya tidak sesuai jadwal, rekanan mengajukan addendum ke Pemkab Probolinggo,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya, Prijono, Senin (22/10) pagi tadi. Sebenarnya molornya penyelesaian proyek itu bukan kesalahan rekanan PT IDEE Murni Pratama.

Prijono menambahkan, lokasi proyek sekarang sebelumnya terdiri atas beberapa fasilitas publik. Yakni, Mapolsek Kraksaan, TK Bhayangkari, Puskesmas Kraksaan, hingga pusat pertokoan.

Dikatakan tukar-guling aset milik Polri sudah lama disetujui Kapolri. Namun secara teknis ternyata pelepasan aset itu masih berlarut-larut. “Hal ini yang menyebabkan penyelesaian proyek molor dari jadwal,” ujarnya.
Melihat progress-nya, kata Prijono, proyek diperkirakan selesai pada Januari 2013 mendatang. “Sesuai jadwal proyek seharusnya selesai pada Desember 2012 ini,” ujarnya.

Sesuai dokumen proyek, kantor Pemkab Probolinggo yang baru itu masa pembangunannya delapan bulan yakni, 20 April-31 Desember 2012. Pagu awal anggarannya sekitar Rp 39 miliar. Namun melalui proses lelang, rekanan menawarkan anggaran Rp 37,3 miliar atau berkurang Rp 1,7 miliar dari pagu.

Berdasarkan pengamatan, rekanan kini sedang menyelesaikan dua blok bangunan di sebelah selatan alun-alun Kraksaan. Bangunan sayap barat (west wing) berlokasi di eks-pertokoan Kraksaan dan eks gedung Puskesmas Kraksaan.

Sedangkan bangunan sayap timur (east wing) menempati eks Mapolsek Kraksaan dan eks TK Bhayangkari. “Pelepasan aset di sisi timur ini agak molor sehingga penyelesaian proyeknya juga molor,” ujar Prijono.
Penyelesaian dua blok bangunan itu diperkirakan mencapai 60%. “Karena penyelesaian proyek dipastikan tidak tepat waktu, rekanan akhirnya mengajukan addendum,” ujarnya.

Dengan pengajuan penambahan klausul baru dalam kontrak (addendum), kata Prijono, rekanan dianggap tidak menyalahi kontrak awal. “Kami juga bakal berkoordinasi dengan rekanan terkait pengajuan addendum itu,” ujarnya.

Kraksaan Ibukota
Pembangunan kantor Pemkab Probolinggo di Kraksaan terkait dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kraksaan sebagai ibukota Kabupaten Probolinggo akhirnya ditandatangani presiden, Januari 2010 silam. “Kalau gagasan menjadikan Kraksaan sebagai ibukota Kabupaten Probolinggo muncul sejaj saya menjadi Ketua DPRD pada tahun 2000 lalu,” ujar Bupati Hasan Aminuddin.

Sebelum kantor pemkab dibangun, sejumlah instansi vertikal sudah bercokol di Kraksaan di antaranya, Kejaksaan Negeri (Kejari), Pengadilan Negeri (PN). Belakangan, Polres Probolinggo dan gedung DPRD juga boyongan ke Kraksaan.

Beberapa kantor Satker juga sudah berdiri di Kraksaan seperti Dinas PU Pengairan dan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Beberapa Satker kemudian boyongan ke Kraksaan di antaranya Satpol PP, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.

Disinggung pemanfaatan eks-kantor pemkab di Kecamatan Dringu jika kelak boyonga ke Kraksaan, bupati mengatakan, bakal digunakan untuk perguruan tinggi negeri. “Eks-pemkab di Dring bakal dimanfaatkan untuk perguruan tinggi negeri. Namanya bahkan sudah ada, ‘Prabulinggih’,” ujar bupati. isa

sumber : http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=581bb1d9cd95e268cee54fcf63262d3b&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc