Sosialisasi yang digelar di ruang pertemuan Tengger Setda Kabupaten Probolinggo ini dibuka secara resmi oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Asy’ari.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Dandim 0820 Probolinggo Letkol Inf. Alfi Sahri Lubis, Ary dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Sales Representatif Retail 7 Pertamina Depo Malang Arlina Dyah Prawesti dan perwakilan Polres Probolinggo.
Kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari Forpimda (Forum Pimpinan Daerah), unsur legislatif, eksekutif, seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, BUMN, BUMD dan Camat dan instansi vertikal se Kabupaten Probolinggo.
”Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh perserta tentang kebijakan penghematan energi dan rencana pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah dengan tujuan agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan kondusif, aman dan lancar,” ungkap Kabag Penyusunan Program Setda Kabupaten Probolinggo M. Heru Santoso.
Sementara Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo Asy’ari menjelaskan sumber daya alam khususnya energi, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan menjadi isu penting pada akhir-akhir ini, karena menyangkut hajat hidup masyarakat pada umumnya. Energi ini jelas sangat dibutuhkan oleh semua kalangan, baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.
”Berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan energi, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama menyangkut ketersediaan dan harga jualnya, mendapat perhatian penting pemerintah. Oleh karena itu pengelolaan energi ini harus benar-benar tepat, sehingga semua kalangan yang membutuhkan dapat dicukupi dengan proporsional dan adil,” ujar Asy’ari.
Menurut Asy’ari, kebijakan pemerintah tentang subsidi BBM dimaksudkan agar kebutuhan masyarakat kalangan bawah terhadap energi dapat terpenuhi dengan harga terjangkau. Program pembatasan konsumsi BBM terus bergulir oleh pemerintah dan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2012 akan diberlakukan diseluruh wilayah Jawa dan Bali.
”Semua kendaraan dinas yang dikuasai pemerintah, BUMN/BUMD dilarang menggunakan BBM jenis bensin (gasoline) ron 88, sedangkan untuk jenis minyak solar (gas oil) akan diberlakukan mulai tanggal 1 September 2012. Mulai saat itu semua kendaran dinas pemerintah harus memakai BBM non subsidi dengan jenis pertamax, pertamax plus atau pertamina dex,” jelas Asy’ari.
Berkaitan dengan diterapkannya program pembatasan konsumsi BBM tersebut, Asy’ari menghimbau agar semua dinas/instansi BUMN dan BUMD melakukan langkah-langkah inovasi untuk mengoptimalkan anggaran perjalanan dinas dan penghematan energi antara lain dengan mengurangi volume perjalanan dinas dengan skala prioritas dan selektif serta perjalanan dinas dapat dilakukan apabila benar-benar penting dan mendesak.
”Selain itu, mengoptimalkan komunikasi melalui telpon maupun sarana komunikasi lainnya yang lebih efektif dan efisien serta menggalakkan kegiatan penghematan energi, misalnya dengan mengadakan hari bebas penggunaan kendaraan bermotor atau kegiatan lain yang arahnya untuk penghematan energi,” pungkas Asy’ari.
Sedangkan Ary dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur menjelaskan kuota BBM bersubsidi di Kabupaten Probolinggo tahun 2012 untuk jenis premium mencapai 63,647 kiloliter dengan kuota sampai 31 Mei sudah mencapai 26,433 kiloliter dan realisasi premium sampai dengan 31 Mei mencapai 28,087 kiloliter dengan prosentase sebesar 106,26 %. Sementara untuk jenis solar, kuotanya mencapai 39,756 kiloliter dengan kuota sampai 31 Mei sudah mencapai 16,511 kiloliter dan realisasi premium sampai dengan 31 Mei mencapai 17,325 kiloliter dengan prosentase sebesar 104,93 %.
”Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Penggunaan BBM, pokok-pokok pengaturan antara lain BBM transportasi jalan dan BBM untuk penyediaan tenaga listrik,” ungkap Ary.
Hal senada juga diungkapkan oleh Sales Representatif Retail 7 Pertamina Depo Malang Arlina Dyah Prawesti. Menurutnya, untuk Kabupaten dan Kota Probolinggo saat ini sudah terdapat 21 unit SPBU. Dari jumlah tersebut, 18 unit SPBU sudah menjual Pertamax. Sementara yang menjual Pertamina Dex baru 1 unit SPBU yaitu SPBU Sumberwetan Kota Probolinggo.
”Harga Pertamax dan Pertamina Dex setiap 2 minggu sekali akan berubah berdasarkan harga minyak dunia. Tugas kami hanya mengawasi sampai di SPBU saja. Diluar SPBU apalagi sampai pada pengecer bukan kewenangan kami untuk mengawasinya,” tegas Arlina. (wan)
Hadir dalam kesempatan tersebut, Dandim 0820 Probolinggo Letkol Inf. Alfi Sahri Lubis, Ary dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Sales Representatif Retail 7 Pertamina Depo Malang Arlina Dyah Prawesti dan perwakilan Polres Probolinggo.
Kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari Forpimda (Forum Pimpinan Daerah), unsur legislatif, eksekutif, seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, BUMN, BUMD dan Camat dan instansi vertikal se Kabupaten Probolinggo.
”Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh perserta tentang kebijakan penghematan energi dan rencana pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah dengan tujuan agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan kondusif, aman dan lancar,” ungkap Kabag Penyusunan Program Setda Kabupaten Probolinggo M. Heru Santoso.
Sementara Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo Asy’ari menjelaskan sumber daya alam khususnya energi, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan menjadi isu penting pada akhir-akhir ini, karena menyangkut hajat hidup masyarakat pada umumnya. Energi ini jelas sangat dibutuhkan oleh semua kalangan, baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.
”Berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan energi, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama menyangkut ketersediaan dan harga jualnya, mendapat perhatian penting pemerintah. Oleh karena itu pengelolaan energi ini harus benar-benar tepat, sehingga semua kalangan yang membutuhkan dapat dicukupi dengan proporsional dan adil,” ujar Asy’ari.
Menurut Asy’ari, kebijakan pemerintah tentang subsidi BBM dimaksudkan agar kebutuhan masyarakat kalangan bawah terhadap energi dapat terpenuhi dengan harga terjangkau. Program pembatasan konsumsi BBM terus bergulir oleh pemerintah dan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2012 akan diberlakukan diseluruh wilayah Jawa dan Bali.
”Semua kendaraan dinas yang dikuasai pemerintah, BUMN/BUMD dilarang menggunakan BBM jenis bensin (gasoline) ron 88, sedangkan untuk jenis minyak solar (gas oil) akan diberlakukan mulai tanggal 1 September 2012. Mulai saat itu semua kendaran dinas pemerintah harus memakai BBM non subsidi dengan jenis pertamax, pertamax plus atau pertamina dex,” jelas Asy’ari.
Berkaitan dengan diterapkannya program pembatasan konsumsi BBM tersebut, Asy’ari menghimbau agar semua dinas/instansi BUMN dan BUMD melakukan langkah-langkah inovasi untuk mengoptimalkan anggaran perjalanan dinas dan penghematan energi antara lain dengan mengurangi volume perjalanan dinas dengan skala prioritas dan selektif serta perjalanan dinas dapat dilakukan apabila benar-benar penting dan mendesak.
”Selain itu, mengoptimalkan komunikasi melalui telpon maupun sarana komunikasi lainnya yang lebih efektif dan efisien serta menggalakkan kegiatan penghematan energi, misalnya dengan mengadakan hari bebas penggunaan kendaraan bermotor atau kegiatan lain yang arahnya untuk penghematan energi,” pungkas Asy’ari.
Sedangkan Ary dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur menjelaskan kuota BBM bersubsidi di Kabupaten Probolinggo tahun 2012 untuk jenis premium mencapai 63,647 kiloliter dengan kuota sampai 31 Mei sudah mencapai 26,433 kiloliter dan realisasi premium sampai dengan 31 Mei mencapai 28,087 kiloliter dengan prosentase sebesar 106,26 %. Sementara untuk jenis solar, kuotanya mencapai 39,756 kiloliter dengan kuota sampai 31 Mei sudah mencapai 16,511 kiloliter dan realisasi premium sampai dengan 31 Mei mencapai 17,325 kiloliter dengan prosentase sebesar 104,93 %.
”Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Penggunaan BBM, pokok-pokok pengaturan antara lain BBM transportasi jalan dan BBM untuk penyediaan tenaga listrik,” ungkap Ary.
Hal senada juga diungkapkan oleh Sales Representatif Retail 7 Pertamina Depo Malang Arlina Dyah Prawesti. Menurutnya, untuk Kabupaten dan Kota Probolinggo saat ini sudah terdapat 21 unit SPBU. Dari jumlah tersebut, 18 unit SPBU sudah menjual Pertamax. Sementara yang menjual Pertamina Dex baru 1 unit SPBU yaitu SPBU Sumberwetan Kota Probolinggo.
”Harga Pertamax dan Pertamina Dex setiap 2 minggu sekali akan berubah berdasarkan harga minyak dunia. Tugas kami hanya mengawasi sampai di SPBU saja. Diluar SPBU apalagi sampai pada pengecer bukan kewenangan kami untuk mengawasinya,” tegas Arlina. (wan)
sumber : Reprt .Syamsul Akbar probolinggokab.go.id
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !