Dukungan Masyarakat: Ijin Penahanan Wabup Ponorogo Diajukan ke Kemendagri

Surat Pembaca:

Siaran pers

Nomor: 7/AB/I/2015

Lampiran: 1 (satu)

Perihal: Dukungan Untuk Surat Ijin Penahanan Wakil Bupati Ponorogo

 

 

Kepada Yth

Kejaksaan Agung

di Tempat

Berkaitan dengan surat ijin penahanan terhadap Wakil Bupati Ponorogo, yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Ponorogo kepada Kementrian Dalam Negeri, sebagaimana banyak diberitakan media massa (salah satu diantaranya - terlampir). Kami Gerakan Masyarakat Ponorogo (Gemas Ponorogo) mendukung langkah Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo yang memerangi tindak pidana korupsi tersebut.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kejaksaan dan Kasi Penyidikan Khusus Kejaksaan Negeri Ponorogo kepada forum komunikasi LSM dan masyarakat di Ponorogo, berhubung Wakil Bupati Ponorogo selain pejabat publik juga merupakan tokoh partai politik dalam hal ini beliau adalah merupakan ketua partai Golkar Ponorogo, tentunya banyak pihak yang tidak berkenan dan mencoba menghambat upaya penahanan tersebut, untuk itu diharapkan adanya dukungan dan langkah konkret dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk turut serta mendesak kementrian dalam negeri agar segera mengeluarkan surat ijin penahanan terhadap Wakil Bupati Ponorogo ini.

Jika ternyata Kementrian Dalam Negeri tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ponorogo dengan tidak mengeluarkan surat ijin penahanan, berdasar Undang Undang, setelah 30 hari dan kementrian Dalam Negeri belum mengeluarkan surat ijin, maka Kejaksaan Negeri Ponorogo berhak melakukan upaya paksa melakukan penahanan terhadap Wakil Bupati Ponorogo. Untuk itu diharapkan pihak Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mendukung penuh upaya paksa untuk melakukan penahanan terhadap Wakil Bupati Ponorogo tersebut.

Dukungan ini disampaikan, karena berdasar informasi yang disampaikan didalam forum, bahwa ada upaya dari beberapa oknum pejabat untuk menghalangi langkah hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ponorogo untuk menetapkan Wakil Bupati Ponorogo sebagai tersangka dan melakukan upaya penahanan terhadap tokoh masyarakat ini meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan tindak pidana korupsi

Gemas Ponorogo

Choirul Huda

cc. - Kementrian Dalam Negeri RI

      - DPR RI

      - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

 

 

 Sumber:

 http://tabloidberdikari.blogspot.com/2015/01/medianusantara-dukungan-masyarakat-ijin.html